HEADLINE Tanah Papua

Penduduk Desa di Papua Membagikan Pengalaman Menyakitkan Mereka Kepada Delegasi Dewan Gereja Dunia

Oleh: Marion Unger

Di desa kecil Kaliki, pria, wanita dan anak-anak berdiri, menari, disertai dengan drum, ketika Delegasi Peziarah dari Dewan Gereja Dunia (WCC) tiba. Para peziarah diberi mahkota rerumputan dan bunga-bunga yang rumit dan wajah mereka dihiasai dengan gambar tradisional.

Upacara, yang berlangsung dalam keheningan itu puncaknya dengan menyebut puitis baru bagi para pengunjung: “keturunan pinang.”

Ziarah ke Kaliki tersentuh dengan petualangan yang luar biasa. Dibutuhkan tiga jam berkendara dari Merauke, melalui dataran, di mana padi padi yang terlihat sejajar satu sama lain. Perjalanan itu dilakukan dengan cepat dimana melalui sekitar lima kilometer dari desa. Tim juga mengalami ketika mobil-mobil tenggelam ke dalam lumpur dan perlu satu jam untuk menempuh jarak yang yang jauh.

Akhirnya tim tiba dan disambut dengan sangat baik – dimana Mateus Kaeze, kepala kampung setempat dengan tenang menggambarkan situasi penduduk asli Papua yang tinggal di daerah itu.

Perjalanan menuju Kaliki yang penuh dengan lumpur. (Marion Unger – WCC)

Dia menyampaikan masalah serius mereka secara singkat dan ringkas: perampasan tanah, perusakan lingkungan, kurangnya akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan, dan termasuk kasus kelaparan.

“Hutan kita semakin rusak dan semakin menghilang,” katanya. “Tapi alam adalah penghidupan kita dan kita bertanggung jawab untuk melindunginya.”

Dia juga peduli tentang pendidikan untuk anak-anak.  Kata-katanya tidak mengandung unsur kesalahan, tetapi pada akhirnya ada permohonan mendesak untuk bantuan kepada delegasi WCC. Dan paling tidak untuk gerejanya sendiri, GKI TP: sebelas tahun yang lalu pembangunan sebuah gereja dimulai tetapi tidak ada uang untuk menyelesaikannya.

George Pelasula yang bersama delegasi juga blak-blakan menyampaikan apa yang terjadi di sana. Dia adalah seorang pendeta di Baidub, sebuah komunitas dengan 46 keluarga yang tersebar di dua desa.

“Kami terjebak di antara dua perkebunan kelapa sawit,” kata Pelasula. “Hutan ditebang untuk mereka.” Setiap perkebunan memiliki luas lebih dari seratus hektar; salah satunya dioperasikan oleh sebuah perusahaan dari Malaysia. ”Yang lain adalah milik orang yang ditunjuk politikus Indonesia,“jelas pendeta itu.

Anak-anak dan ibu-ibu yang adalah korban devorestasi dan kehancuran lingkungan di Papua. (Marion Unger – WCC)

Jemaatnya hidup dari memburu dan pengumpul bahan makanan di hutan. Sebelum industri minyak sawit mengganggu kehidupan mereka, mereka membudidayakan kayu cendana dan mengolah kulit buaya menjadi kantong.

Tepung pohon sagu adalah makanan pokok mereka yang paling penting. Kemudian perusahaan membeli tanah mereka dengan harga murah.  “Orang-orang bahkan tidak tahu apa yang mereka tandatangani ketika kontrak diberikan kepada mereka,” kata Pelasula. “Penjual bahkan tidak menerima salinan kontrak.

Bagaimana mereka bisa mengambil tindakan hukum terhadap tersangka penipuan? ” Inilah sebabnya mereka dapat direkrut untuk membersihkan hutan dan bekerja di pabrik dengan upah yang sangat rendah. Perusahaan multinasional membangun pusat agribisnis dan produksi bahan bakar ramah lingkungan di Kaliki, dan mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Baidub.

Mereka mengintimidasi dan melakukan penindasan dan janji-janji tidak ditepati. Kepala suku sering menerima hadiah agar masyarakatnya tunduk dengan apa yang diperintahkan, sekolah yang dijanjikan tidak dibangun dan – hal yang paling sulit – masyarakat dilarang keras memasuki hutan.

Warga jemaat yang menyambut delegasi. (Marion Unger – WCC)

“Hutan kami bukan hutan, ini adalah masalah politik,” kata Pastor Jimmy Sormin dari Komuni Gereja di Indonesia. Hukum larangan berawal dari pemerintahan diktator Soeharto, yang secara ringkas mengklaim hutan sebagai milik negara. Perburuan tidak lagi diizinkan di sana, dan penangkapan ikan dilarang dalam hal apa pun, karena sungai dan danau sangat tercemar atau bahkan diracuni oleh air limbah dari pabrik.

Penduduk asli Papua melihat kesempatan untuk hidup sangat kurang. Mereka khawatir tentang masa depan anak-anak mereka. Jika ada sekolah di desa mereka, tetapi kekurangan guru, yang adalah pegawai negeri sipil pemerintah.

Gedung gereja GKI yang sedang dibangun warga jemaat. (Marion Unger – WCC)

“Beberapa anak tidak dapat menulis dan membaca bahkan setelah enam tahun sekolah dasar,” kata Pelasula.

Tidak heran, ia menyimpulkan, bahwa depresi yang mendalam telah menyebar di antara penduduk asli Papua selama bertahun-tahun.

Pelasula menghadapi konsekuensinya yang amat sulit setiap hari ketika ia berjuang sebagai seorang pendeta melawan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga di antara umat parokinya. Dia mencatat,

“Mereka benar-benar putus asa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kemarahan mereka.”

*)Marion Unger kerja sebagai wartawan lepas yang berbasis di Jerman.

 

Artikel ini diterjemahkan dari website resmi Dewan Gereja Dunia; https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/indonesian-villagers-share-their-wounds-with-wcc-pilgrim-team

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *